Pada kesempatan tersebut, Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang pro PDN dan UMKK dapat menggerakan ekonomi lokal dan nasional, menyerap hingga 2 juta lapangan kerja, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 - 1,8 persen, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat
“LKPP telah menyediakan “kolam” yakni platform katalog elektronik yang berisi
“ikan” berupa kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(K/L/PD). Pada platform katalog
elektronik, sebanyak 7,5 juta produk telah tayang dengan total nilai transaksi
Rp196,7 triliun, maka dari itu para pelaku usaha dapat menyediakan “pancing”
berupa barang/jasa yang ditayangkan melalui katalog elektronik untuk dapat
dibeli oleh pemerintah,” kata Hendi.
Lebih lanjut, Hendi menegaskan bahwa melalui Katalog Elektronik
,metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan
mudah seperti bertransaksi di toko online/marketplace,
memiliki pasar usaha yang luas karena terkoneksi dengan 83 K/L dan 542 Pemda,
dan memprioritaskan belanja untuk PDN dan UMK-K.
Hal ini sejalan dengan prinsip proses PBJ telah memprioritaskan PDN dan produk UMKK, mengedepankan taat azaz dan aturan dalam proses PBJ, memilih produk barang/jasa yang berkualitas, dan mendapatkan produk barang/jasa dengan harga yang efisien. Oleh karena itu, LKPP berharap para pelaku usaha dapat mengembangkan potensi lokal, memiliki izin formal dan tertib administrasi, melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas produk, serta konsisten menetapkan harga jual.
Hendi juga mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk memiliki sifat ulet, kerja keras, dan berkeinginan memajukan usaha dalam negeri. “LKPP terus turun ke lapangan untuk menggandeng para pelaku usaha dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita harus mengubah kebiasaan kita dari yang semula konvensional menjadi digital, ayo kita semangat, mari kita kemudian jadikan ini sebagai peluang, jadikan produk kita dibeli pemerintah akhirnya naik kelas, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” ujar Hendi.
Ditambahkan, Dion Agasi Setiabudi mengapresiasi upaya LKPP yang telah memberikan sosialisasi bagi para pelaku UMKM di Purworejo. Secara kelembagaan DPRD, Dion juga mendorong eksekutif agar melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM, untuk bisa masuk e-katalog.
“Semoga kedatangan LKPP, kedatangan pak Hendrar Prihadi ini bisa menjadi jalan rejeki bagi pelaku UMKM di Purworejo. Saya kira juga semangat yang dibangun LKPP ini adalah bagaimana APBD bisa dinikmati oleh pelaku UMKM di Purworejo,” tandas Dion.
